Dalam acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (12/6/2025), Prabowo menegaskan bahwa dirinya siap memangkas anggaran TNI dan Polri demi mewujudkan hal tersebut.

“Kalau perlu anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan Kapolri, kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Gedung MA, Jakarta.

Menurutnya, keberadaan aparat keamanan yang kuat akan sia-sia bila sistem peradilan tidak mampu menghukum pelaku kejahatan dengan tegas.

Oleh karena itu, ia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mencari sumber dana untuk menaikkan gaji hakim.

Presiden juga menjelaskan bahwa kenaikan gaji terbesar justru akan diberikan kepada para hakim yang masih berada di level junior.

“Di mana kenaikan tertinggi mencapai 280 persen dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan junior, paling bawah,” katanya.

Efisiensi Anggaran Kemenhan dan Polri

TNI dan Polri selama ini dikenal sebagai dua institusi dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBN 2025. Kementerian Pertahanan (Kemenhan), yang menaungi TNI, awalnya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 166,26 triliun.

Namun, akibat kebijakan efisiensi, anggaran tersebut dipotong sebesar Rp 26,99 triliun, menyisakan Rp 139,2 triliun.

Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa efisiensi ini hanya berdampak pada pos belanja barang dan belanja modal.

“Efisiensi anggaran Kemhan dan TNI sebesar Rp 26,993 triliun. Penyampaian ini merupakan informasi verbal yang telah diikuti dengan dokumen resmi. K/L (kementerian/lembaga) bisa menyampaikan usulan pengalihan kegiatan yang lebih prioritas dan produktif untuk dilaporkan kepada pimpinan,” ucap Donny dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (13/2/2025).

Sementara itu, Polri yang mendapatkan alokasi Rp 126,62 triliun juga turut terkena pemangkasan.

Anggaran institusi ini dipotong sebesar Rp 20,5 triliun atau 16,26 persen dari pagu awal, berdasarkan hasil rekonstruksi anggaran yang dilakukan sesuai arahan Presiden dan hasil rapat dengan Kementerian Keuangan.

“Kalau diurai, ini di luar dari belanja pegawai. Yang terkena rekonstruksi adalah belanja barang dan belanja modal,” jelas Komjen Wahyu Hadiningrat, Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran, dalam rapat bersama Komisi III DPR, Rabu (12/2/2025).

Ia merinci bahwa belanja barang dipangkas Rp 6,6 triliun atau sekitar 19,6 persen dari pagu awal. Sementara belanja modal mengalami penurunan hingga menjadi Rp 19,1 triliun.