Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam memperbaiki sistem peradilan Indonesia dengan menaikkan gaji para hakim secara signifikan.

Dalam pidatonya di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (12/6/2025), Prabowo menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menjamin integritas dan kesejahteraan para hakim.

“Kalau perlu anggaran lain saya kurangi, di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri, kalau perlu anggaran TNI dan Polri saya kurangi,” ujar Prabowo, menunjukkan keseriusannya.

Mengapa Kenaikan Gaji Hakim Dinilai Penting?

Prabowo menyebut bahwa Indonesia membutuhkan hakim yang tidak bisa digoyahkan atau dibeli.

Menurutnya, percuma memiliki aparat penegak hukum seperti polisi dan tentara yang hebat, jika sistem peradilan tidak bisa memastikan keadilan ditegakkan.

“Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri,” katanya.

Langkah kenaikan gaji ini juga, menurut Prabowo, bukan bentuk memanjakan aparat kehakiman, melainkan bagian dari strategi pemberantasan korupsi dan pembenahan sistem hukum.

“Daripada uang negara dicuri, lebih baik kita naikkan gaji hakim agar mereka tidak bisa disuap,” katanya menegaskan.

Prabowo mengumumkan bahwa kenaikan gaji dilakukan secara bertahap sesuai golongan hakim.

Kenaikan tertinggi mencapai 280 persen dan diberikan kepada hakim dengan golongan paling rendah atau junior.

“Di mana kenaikan tertinggi mencapai 280 persen dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan junior, paling bawah,” kata Prabowo.

Presiden juga menyebutkan bahwa semua hakim akan mengalami kenaikan gaji secara signifikan, meski belum merinci besaran untuk tiap golongan.

Apakah Ada Risiko Ketimpangan antar Penegak Hukum?

Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari DPR RI. Namun, muncul pula kekhawatiran tentang potensi ketimpangan kesejahteraan di antara penegak hukum.

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menilai, pemerintah juga perlu memikirkan kesejahteraan jaksa dan polisi yang merupakan bagian integral dari sistem peradilan.

“Jangan hanya hakim, tapi yang paling penting adalah polisi dan jaksa juga. Karena mereka bagian dari caturwangsa,” ujar Rudianto.