Geopark Kaldera Toba sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark (UGGp) kini berada di ujung tanduk.

Dua tahun setelah peringatan “kartu kuning” yang dikeluarkan UNESCO pada September 2023, pengelolaan kawasan tersebut dinilai belum menunjukkan kemajuan berarti. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia, Wilmar E. Simandjorang.

“Waktu yang tersisa untuk melakukan pembenahan tinggal satu bulan lagi sebelum kedatangan tim asesor dari UNESCO pada Juni ini. Namun, hingga saat ini belum ada pembenahan yang berarti. Organisasi badan pengelola juga tidak berjalan selama dua tahun ini,” ujar Wilmar pada Senin (12/5/2025), dikutip dari Kompas.id.

Geopark Kaldera Toba resmi masuk dalam jaringan UGGp pada 7 Juli 2020. Keanggotaan ini menjadi pengakuan dunia terhadap keunikan geologi kawasan Danau Toba dan menjadi peluang besar bagi pembangunan berkelanjutan yang mencakup tiga pilar utama konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Apa Saja Rekomendasi UNESCO yang Belum Dilaksanakan?

UNESCO memberikan empat rekomendasi penting yang seharusnya dijalankan dalam dua tahun masa pembenahan. Rekomendasi itu antara lain:

1. Peningkatan kegiatan edukasi berbasis riset;
2. Revitalisasi dan optimalisasi badan pengelola;
3. Pelatihan manajemen untuk memahami prinsip-prinsip geopark global;
4. Peningkatan visibilitas kawasan melalui pembangunan gerbang, monumen, dan panel interpretasi.

Sayangnya, menurut Wilmar, keempat poin tersebut belum dijalankan secara optimal. Ia menyoroti kurangnya identitas geopark di lapangan.

“Kalau pengunjung datang ke kawasan Danau Toba, hampir tidak ada papan pemberitahuan tentang Geopark Kaldera Toba. Apalagi pelaksanaan tata kelola dan pembangunan berbasis geopark, itu masih jauh,” tegasnya.

Bagaimana Kondisi Badan Pengelola Saat Ini?

Selama dua tahun terakhir, Badan Pengurus Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) praktis tidak aktif.

Kepengurusan baru memang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Februari 2025, tetapi organisasi ini belum berfungsi optimal karena belum menerima alokasi anggaran operasional.

Beberapa kegiatan baru dimulai menjelang evaluasi ulang dari tim asesor. General Manager TCUGGp, Azizul Kholis, tetap menyatakan optimisme bahwa Kaldera Toba masih bisa bertahan sebagai anggota UGGp.

“Untuk mencapai target green card, kami telah melakukan kunjungan lapangan ke 16 geosite di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba,” kata Azizul.

Timnya juga tengah mendata kelengkapan informasi, seperti panel, papan penunjuk arah, dan gapura pintu masuk kawasan.

“Kami akan lakukan sesuai rekomendasi tim asesor UNESCO,” ujarnya.

Apa Tanggapan dari Pemerintah dan DPR?

Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mengingatkan agar pemerintah tidak menyepelekan ancaman pencabutan status Geopark Kaldera Toba. Ia menekankan bahwa status geopark bukanlah sekadar label.

“Status geopark bukan label yang otomatis membuat Danau Toba jadi destinasi unggulan. Label geopark juga bukan tujuan akhir, melainkan harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (13/5/2025).