Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyelesaikan 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui dana dari Bank Dunia.
Menurut Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, pembiayaan yang dilakukan akan terbagi tiga.
“30 persen dari pemerintah kabupaten/kota, 30 persen dari provinsi, dan sisanya dari pemerintah pusat, agar target nasional sebanyak 2.000 RDTR tercapai, dengan 128 di antaranya berasal dari Sumatera Utara,” tutur dia dalam laman Kementerian ATR/BPN, Kamis (8/5/2025).
Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN mendorong seluruh kepala daerah untuk segera menetapkan wilayah prioritas RDTR, serta menyampaikan usulan resmi ke pusat.
Dengan kerja sama lintas sektor, diharapkan seluruh target RDTR, termasuk di Sumut dapat diselesaikan tepat waktu.
Nusron menilai, RDTR memegang peran penting dalam menciptakan tata ruang yang tertib, mempermudah perizinan investasi, dan menghindari konflik pemanfaatan lahan.
Menurutnya, Sumatera Utara masih punya pekerjaan rumah (PR) untuk menuntaskan 114 RDTR.
“Dari Sumut, ditargetkan 128 RDTR. Saat ini, baru 14 yang rampung, jadi masih ada 114 yang harus dikejar. Karena itu, kami menyepakati skema pembiayaan kolaboratif,” tandas dia.
Leave a Reply