Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyurati Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu soal status keanggotaan Geopark Kaldera Toba dalam jaringan geopark dunia berada di ujung tanduk setelah mendapatkan peringatan keras berupa “kartu kuning” dari UNESCO.

Menanggapi situasi tersebut, dalam surat itu, Megawati meminta kepala daerah dari PDI-P di wilayah Sumatera Utara itu untuk memperjuangkan perbaikan tata kelola Geopark Kaldera Toba.

“Pesan Ibu Megawati, supaya PDI-P dan kepala daerah PDI-P di Sumatera Utara memperjuangkan dan menyuarakan keberlanjutan tata kelola Geopark Kaldera Toba sesuai standar internasional yang ditetapkan UNESCO,” ujar Masinton, Minggu (18/5/2025).

Megawati juga menekankan pentingnya aspek ekologi, keanekaragaman hayati, dan budaya dalam pengembangan kawasan tersebut.

“Pesan Bu Mega adalah memuliakan warisan bumi, menghormati keragaman budaya, dan mensejahterakan masyarakat,” lanjut Masinton.

Apa Langkah Pemerintah untuk Menyelamatkan Status Geopark?

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menyusun berbagai langkah strategis.

Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, menyatakan bahwa kementerian telah menyiapkan panel interpretasi di berbagai geosite dalam kawasan Kaldera Toba.

Panel ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengunjung mengenai nilai geologi dan warisan alam yang ada.

Selain itu, akan diadakan sejumlah kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) untuk mendukung forum dan diskusi terkait pengembangan Geopark.

Kemenpar juga telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 sebesar Rp 56,6 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM di delapan kabupaten sekitar Danau Toba.

Kedelapan kabupaten tersebut adalah Dairi, Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Samosir.

Dana ini diharapkan dapat menunjang pengembangan fisik dan nonfisik, termasuk revitalisasi beberapa geosite penting seperti Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang.

General Manager Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global, Azizul Kholis, menyatakan optimisme terhadap upaya perbaikan yang sedang dilakukan.

“Gubernur Sumatera Utara sudah memberi atensi yang tinggi untuk mengembalikan posisi Geopark Kaldera Toba kembali ke green card,” ujarnya, Jumat (16/5/2025).

Azizul mengungkapkan bahwa diperlukan waktu setidaknya dua bulan untuk memenuhi seluruh catatan perbaikan dari UNESCO.