Al Araf, menyampaikan pandangannya mengenai rekrutmen massal calon Tamtama di TNI Angkatan Darat (AD) untuk mengisi empat kompi dalam Batalyon Teritorial Pembangunan.

Menurutnya, langkah ini melanggar tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara.

Empat kompi yang dimaksud meliputi kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan kompi zeni.

“Kegiatan ini sudah jauh dari fungsi utama militer yang seharusnya berfokus pada pertahanan dan kekuatan perang. TNI dilatih dan dipersiapkan untuk perang, bukan untuk urusan pertanian, perkebunan, atau peternakan,” ungkap Araf saat dihubungi oleh Kompas.com pada Minggu, 8 Juni 2025.

Ia menambahkan bahwa kebijakan rekrutmen tersebut jelas bertentangan dengan tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara yang telah diatur dalam konstitusi dan UU TNI.

Araf juga menyatakan bahwa pelibatan TNI dalam kegiatan non-pertahanan dapat melemahkan profesionalisme mereka sebagai kekuatan pertahanan.

“Perekrutan untuk tujuan non-pertahanan ini berpotensi mengancam kedaulatan negara, karena TNI akan lebih fokus pada sektor yang tidak berkaitan dengan pertahanan,” tegasnya.

Araf mengingatkan pentingnya pengawasan dan evaluasi proses perekrutan calon Tamtama yang berlebihan oleh DPR dan Presiden RI Prabowo Subianto, mengingat hal ini bertentangan dengan identitas TNI sebagai kekuatan perang.

Sebelumnya, Brigjen Wahyu Yudhayana, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, menjelaskan bahwa perekrutan 24.000 calon Tamtama ini didasari oleh pembentukan struktur organisasi baru, yaitu Batalyon Teritorial Pembangunan.

“Sebagai langkah nyata, TNI AD berencana mendirikan Batalyon Teritorial Pembangunan di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota. Setiap batalyon akan ditempatkan di lahan seluas 30 hektar dan memiliki kompi yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat,” jelas Wahyu kepada Kompas.com pada Selasa, 3 Juni 2025 malam.

Namun, ia menekankan bahwa para prajurit yang direkrut bukanlah untuk berperang, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan.